SEBUAH DEDIKASI YANG TERGADAI OLEH KONSPIRASI   Leave a comment

Assalamualaikum wr.wb.
KATA PENGANTAR
Tulisan ini adalah bagian kedua dari tiga bagian penulisan. Dalam tulisan bagian pertama, Fakta dari Sebuah Fatamorgana, sudah dijabarkan bagaimana seorang Ajib Hamdani mengembangkan usahanya, berapa harta yang sebenarnya dimiliki dan kenapa sampai mempunyai perputaran uang yang katanya sebesar hampir 17 milyar dalam periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 (2010?).

Dalam tulisan bagian kedua ini, akan dijabarkan, kenapa untuk masalah harta yang seharusnya bukan masalah sama sekali, dan pengembangan bisnis yang sangat sederhana pembuktiannya, malah menjadi masalah yang berlarut-larut dan ditemukan kejanggalan waktu dalam kronologi timbulnya masalah. Termasuk akan timbul pertanyaan, Ajib itu masih PNS atau bukan? Apa yang terjadi selama proses pengunduran dirinya? Apakah ada masalah? Kenapa timbul masalah? Apa sebenarnya yang masih kurang dalam reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Apa yang masih harus dibenahi untuk kepentingan DJP? Siapa yang punya kepentingan masalah-masalah ini mengemuka? Tulisan kali ini mengambil tema “Sebuah Dedikasi yang Tergadai oleh Konspirasi”, sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat untuk sebagai bahan masukan bagi pemegang kebijakan dalam institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena pada prinsipnya, permasalahan ini timbul karena masih adanya permasalahan intern dalam mewujudkan reformasi birokrasi di dalam tubuh DJP.

Sebagai gambaran, dalam tulisan bagian ketiga nanti, akan mengambil tema “Pemaksaan Pelacuran Profesionalisme dan Keilmuan”, yang nanti akan mengupas tentang salah satu objek yang “dipaksakan” untuk dikait-kaitkan dengan perputaran uang, harta dan bisnis (padahal pokok masalah awal tentang harta dan bisnis tersebut sudah sangat tidak sesuai dengan fakta). Bagaimana proses sebuah pekerjaan yang seharusnya, bagaimana proses melakukan suatu penilaian sesuai dengan kaidah Penilaian, tetapi “dipaksa” untuk keluar output yang tidak seharusnya. Semata-mata untuk memenuhi “pesanan” bahwa seorang Ajib Hamdani bermasalah.

MASA SEBELUM PENGUNDURAN DIRI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Pada pertengahan tahun 2005, Ajib melanjutkan sekolah dinas lagi. Sekolah yang dipilih adalah Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Karena di UNDIP dibuka kerja sama dengan Direktorat PBB (waktu itu), untuk membuka kelas Spesialisasi Penilai Properti. Bidang penilaian inilah yang menjadi daya tarik untuk terus didalami oleh Ajib.
Pendidikan berlangsung selama 2 (dua) tahun, dan selesai pertengahan tahun 2007. Setelah lulus dari UNDIP, Ajib penempatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading, seksi Ekstensifikasi dan Penilaian, sebagai pelaksana.

Pada awal penempatan, bahkan pada hari pertama penempatan, Ajib sudah menginformasikan kepada atasan langsungnya, secara lisan dan informal, bahwa Ajib tidak akan lama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), paling lama menjadi PNS sesuai dengan masa ikatan dinasnya selesai (tahun 2012). Karena buat Ajib, hidup itu ingin mencapai sesuatu yang disebut Insan Cita (Insan Akademik, Insan Pencipta, Insan Pengabdi, yang bermanfaat buat bangsa dan tetap sesuai dengan tetap berpegang pada ajaran-ajaran-Nya), sesuai yang diajarkan oleh salah satu organisasi kemahasiswaan yang digelutinya. Dan visi itu akan lebih tercapai, ketika dirinya bukan sebagai PNS, tetapi sebagai pengusaha. Tetapi, Ajib tetap berkomitmen memberikan 100% tenaga, ilmu, dan waktunya selama masih bekerja sebagai PNS.

Selama 1,5 tahun, Ajib melakukan pekerjaannya dengan tidak ada masalah. Pada awal tahun 2009, masalah mulai muncul. Ajib dipanggil oleh salah satu PNS, masih di jajaran PNS KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading (waktu itu), agar Ajib mau bekerja sama dan “setor” uang. Walaupun diancam akan dijegal kalau tidak mau bekerja sama, itu bukan suatu masalah buat Ajib. Karena memang pekerjaan Ajib, sebagai Pelaksana Seksi Ekstensifikasi, tidak ada suatu masalah. Kalau ada masalah dalam proses pekerjaan, pasti atasan sudah menegur. Atau, kalau misalnya ada yang salah dalam proses melakukan pekerjaan penilaian, pasti fungsional penilai akan menegur juga. Jadi, karena Ajib tidak merasa punya masalah, dan memang dalam bekerja harus sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada, maka ancaman tersebut tidak digubris. Ajib lebih “takut” pada Tuhan dari pada sekedar ancaman manusia.

1 (satu) bulan kemudian, Ajib dipindahkan ke Seksi Pelayanan. Kemudian Ajib menjalankan amanah barunya dengan penuh semangat. Karena jiwa pelayanannya lebih terasah dengan ditempatkannya di Seksi ini. Ajib tidak pernah merasa bahwa ini sebagai “pelajaran dan hukuman” karena tidak mau bekerja sama. Ketika kita berpedoman bahwa bekerja itu ibadah, ikhlaslah :)

SAAT PENGUNDURAN DIRI DARI PNS
Selama hampir setengah tahun bekerja di Seksi Pelayanan, kemudian Ajib mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Menteri Keuangan, melalui instansi vertikal. Surat permohonan diajukan pada Tanggal 18 Agustus 2009, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bekerja, kemudian diteruskan ke Kanwil dan kemudian dKe Kantor Pusat Pajak (DJP). Dari DJP ini surat (seharusnya) disampaikan ke Menteri Keuangan, dengan rekomendasi apakah mau ditolak, diterima, atau ditunda. Syarat formal telah dilengkapi dan, tentu saja, uang ganti rugi ikatan dinas sudah dibayarkan.

Keputusan pengunduran ini dilatarbelakangi oleh mulai berkembangnya bisnis yang sedang dirintis. Sebulan sebelum mengajukan permohonan pengunduran diri, Ajib sudah jarang standby di tempat kerja dari jam 11.00 sampai dengan 14.00, karena membutuhkan waktu lebih untuk mengontrol bisnisnya. Karena tidak nyaman dengan kondisi ini, maka Ajib berkonsultasi secara lisan dulu ke atasan langsung dan beliau sangat mendukung kalau memang keluar dari PNS, karena itulah yang namanya profesional.

Selain faktor itu, sebenarnya, masih tersisa sedikit rasa kecewa ketika Ajib disuruh setor dan bekerja sama untuk bekerja di luar alur yang seharusnya. Tetapi, ya udah lah, toh masing-masing orang bertanggung jawab atas masing-masing.

Surat pengunduran diri tersebut diajukan untuk mulai Tanggal 1 September 2009.

DUA SETENGAH TAHUN SETELAH PENGUNDURAN DIRI DARI PNS
Ajib menyangka bahwa ancaman menjegal tersebut hanya pada saat pemindahan dari Seksi Ekstensifikasi ke Seksi Pelayanan. Ternyata itu belum apa-apa. Karena sakit hati Ajib tidak mau diajak bekerja sama, kemudian dikirimlah surat kaleng dan lewat g-talk, ke jaringannya yang ada di salah satu Direktorat yang (seharusnya) berfungsi sebagai kontrol internal DJP. Kemudian jaringan ini juga menghubungi timnya yang ada di bagian pengurusan surat-surat. Jadi, lengkaplah timnya. “Whister Blower”, oknum bagian pengawasan dan oknum bagian surat-surat. Sehingga, tanpa prosedural, surat pengunduran Ajib ditahan. Intinya tidak diteruskan. Sampai sekarang pun Ajib belum tahu, surat pengunduran dirinya dimana, kekurangan formalnya apa, atau masalahnya apa. Karena sepertinya dalam Standard Operating Procedur (SOP) surat menyurat bukan seperti itu.

Intinya, para oknum ini merasa bahwa modus mereka sudah sempurna, fakta bisa dibuat. Yang jelas, semua lini sudah dikuasai. Sebenarnya oknum-oknum seperti inilah yang menghambat reformasi birokrasi. Ketika ada yang tidak mau setor, ditahan-tahan untuk keluar dari PNS.

Karena merasa syarat formal pengajuan surat pengunduran dirinya sudah lengkap dan tidak menerima gaji lagi, maka Ajib tidak masuk kantor lagi sejak 1 September 2009. Tetapi, walaupun tidak masuk kantor, Ajib tetap memantau perkembangan surat pengunduran dirnya dan berkali-kali mengirimkan surat yang ,mempertanyakan statusnya, tetapi tidak dijawab oleh DJP.

Nah, yang membuat kasus tidak jelasnya surat pengunduran diri Ajib mulai menjadi aneh, ketika setahun kemudian, tahun 2010, kemudian Ajib dipanggil oleh bagian pengawasan DJP, atau yang dikenal dengan Direktorat KITSDA. Ajib dipanggil karena ada surat aduan (yang sebenarnya itu dari teman mereka sendiri). Apaa…? setelah sekian lama baru dikonfirmasi? Kemudian Ajib mengajukan pertanyaan sederhana: Ajib masih PNS atau bukan? Kalau ternyata semua aduan itu salah, maka pembuat suratnya di-apain? Saya kira, setiap orang akan menjadi kesal ketika melihat surat aduan yang begitu negatif, tendensius, dan ngawur.

Tetapi, berhubung pengirim surat adalah kawan sendiri, ya harus dilindungi. Benar atau salah adalah teman saya, begitu mungkin prinsipnya.

Kemudian masalah menjadi semakin tidak jelas.
Satu tahun kemudian, sekitar Bulan Juli 2011, Ajib kembali dipanggil, kali ini oleh Investigasi Bidang Internal (IBI), Itjen kementerian keuangan. Nah, kalau di IBI, Ajib merasa lebih nyaman memberikan banyak informasi, karena mereka lebih profesional dan tidak punya kepentingan.

Selang 1 (satu) bulan kemudian Ajib dipanggil ke Bareskrim Polda Metro Jaya. Kejadian ini sekitar Bulan Agustus 2011. Tuduhannya gawat, tidak main-main, indikasi pencucian uang. Kemudian Ajib datang memenuhi panggilan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dua hari kemudian Ajib kembali ke Bareskrim Polda Metro Jaya untuk memberikan semua bukti-bukti yang terkait dengan harta,hutang, dan bisnis. Ajib belum tahu perkembangan di Bareskrim Polda, tetapi mungkin sudah clear, karena semua dokumen yang dibutuhkan sudah dibuktikan.

Bareskrim Polda mendapatkan laporan masyarakat, katanya. Tetapi, sudah dapat ditebak, siapa yang membuat laporan ke Bareskrim. Yaitu pihak-pihak yang tidak menginginkan Ajib tetap bersih. Karena kalau Ajib ternyata memang bersih, maka penghilangan dokumen permohonan pengunduran diri Ajib akan ditelusuri. Apa motifnya? Kenapa menahan surat tanpa prosedur? Dan setiap saat, Ajib bisa menuntut perdata dan pidana (pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan penyalahgunaan wewenang).

Intinya, jaringan oknum ini “pesan”, Ajib harus bersalah. Bagaimanapun harus salah. Gimana caranya satu ditambah satu sama dengan empat. Gimana caranya, lima dikurangi tiga, sama dengan empat. Dan seterusnya.
Kemudian, Ajib dipanggil ke KPP Kelapa Gading (sekitar November 2011) untuk diinformasikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari KITSDA. Output yang katanya penelitian tersebut, ternyata sebuah dagelan. Tidak ada satu pun poin yang betul. Mulai dari informasi harta Ajib maupun pekerjaan. Masa kalau Ajib pernah bawa suatu mobil itu dibilang punya Ajib. Masa sebuah laporan penilaian ulang hasilnya sangat ngawur. Masa hanya dibilang melanggar prosedur, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyebut, prosedur mana yang dilanggar. Itu semakin memperjelas, ya itu tadi, pesanan bahwa Ajib harus bersalah.

Terakhir ini, informasi yang terdengar, kasus dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Karena semua tim kerja, Fungsional Penilai, Semua mantan atasan, dan Subjek Pajak sudah dipanggil. Semoga kepolisian bisa bekerja dengan lebih bersih, profesional, dan sesuai dengan fakta yang ada.

APA STATUS AJIB HAMDANI? PNS ATAU BUKAN?
Menurut pendapat KITSDA, Ajib adalah PNS, karena namanya ada di SIKKA (data kepegawaian kantor pajak). Kok aneh, justeru nama yang ada di SIKKA itulah yang  menjadi permasalahan. Kok namanya masih ada di SIKKA, padahal surat pengunduran dirinya sudah diajukan dari tahun 2009?

Kalau menurut Ajib, dirinya sudah bukan PNS. Acuannya adalah Undang-undang Kepegawaian. Yang disebut pegawai adalah orang yang mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Dari sisi hak, Ajib sudah tidak mendapatkan gaji lagi dari saat pengunduran dirinya. Sedangkan dari sisi kewajiban, Ajib tidak pernah masuk kantor lagi sejak 1 September 2009.
Kalau Ajib tetap konsisten, berpendapat bukan sebagai PNS, ya berarti bayar ganti rugi, ya berarti tidak terima gaji lagi. Kalau misalnya masih masuk, terus buat apa bayar ganti rugi?

Tetapi yang dipertanyakan adalah konsistensi DJP tentang status Ajib. Kadang-kadang dianggap PNS, kadang-kadang tidak. Tergantung mana yang menguntungkan. Sampai sekarang ini.
Bagaimana menurut anda? PNS atau bukan? Apa dasar hukumnya?

APA YANG SALAH DALAM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)
Harus kita hargai, kita dukung dan kita apresiasi semangat reformasi birokrasi DJP. Tetapi dalam reformasi birokrasi DJP ini masih menyisakan suatu masalah. Secara sistem, sudah sangat bagus. Tetapi, yang menjadi masalah adalah bagaimana orang-orang yang di belakang sistem. Kalau yang di belakang sistem adalah orang-orang yang tidak mempunyai kapabilitas dan kredibilitas, sebuah sistem yang bagus akan menjadi sebuah sistem yang “mengerikan”.

Reformasi birokrasi sangat dirasakan manfaatnya oleh para wajib pajak. Pelayanan menjadi lebih bagus, lebih transparan dan lebih profesional. Tetapi, reformasi birokrasi ini membawa “korban”, yaitu karyawan-karyawan (PNS) yang ada di dalamnya. Ketika sebuah Direktorat yang berfungsi mengawasi, tetapi ada oknum-oknum dengan kapabilitas dan kredibilitas yang tidak sesuai standar dan norma, dampaknya akan menurunkan tingkat kenyamanan untuk bekerja bagi karyawan.

Untuk mengukur kapabilitas dan kredibilitas, sederhana, kok. Uji saja laporan-laporan yang pernah dibuat. Tidak tahu bagaimana dengan laporan-laporan yang lain, tetapi kalau melihat output laporan KITSDA untuk kasus Ajib Hamdani ini, laporannya sangat memprihatinkan, kalau tidak dibilang memalukan.

Bagaimana kalau masih ada orang yang punya kapabilitas tidak memadai dan kredibilitas yang diragukan di dalam KITSDA? Apa lagi, misalnya mereka “mengancam” karyawan DJP sendiri dengan adanya whistle blower. Bagaimana kalau misalnya sang whistle blower itu hanya pembuat sensasi, atau melaporkan orang lain hanya karena tidak suka. Bagaimana kalau misalnya sang “whistle blower” bekerja sama dengan orang KITSDA untuk menjatuhkan seseorang?

Sebuah reformasi birokrasi, yang begitu bagus tujuannya, terkadang bisa mengorbankan karyawannya, ketika dalam sistem yang bagus tersebut diisi oleh orang yang tidak kapabel dan tidak kredibel.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam rangkaian tulisan di atas, ada beberapa kesimpulan:
1.    Masih ada oknum yang bermain dalam kasus pengunduran diri Ajib;
2.    Status kepegawaian Ajib tidak jelas, korban dari prinsip yang dipegangnya;
3.    Adanya laporan-laporan yang bertujuan untuk saling menjatuhkan;

Sebagai penulis, dengan rendah hati, Ajib Hamdani memberikan beberapa masukan buat Direktur Jenderal Pajak:
1.    Harus tegas terhadap oknum-oknum yang masih ada;
2.    Status kepegawaian Ajib diperjelas, untuk menghindari konflik. Dan dasar hukumnya;
3.    Ketika whistle blower betul, bisa diberikan reward. Tetapi, kalau misalnya whistle blower hanya mengajukan fitnah, harus diproses secara hukum. Oknum tersebut hanya memberikan ketidaknyamanan bekerja bagi karyawan yang lain.

Demikian kronologi tentang pengunduran diri, kronologi kenapa sesuatu hal yang sangat sederhana (tentang harta yang sangat gamblang asal usulnya) tetapi sudah lebih dari 2,5 tahun belum selesai. Tidak ada sedikitpun niat untuk memojokkan suatu pihak. Semoga bisa dijadikan bahan evaluasi. Bagaimanapun, Ajib Hamdani sudah berkarir di PNS DJP selama 7 tahun, jadi Ajib selalu berharap yang terbaik buat DJP. Mungkin kegundahan-kegundahan seperti ini juga dirasakan oleh rekan-rekan lain yang masih PNS, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan untuk menyampaikan.

Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum wr.wb.

Salam Hangat,

Ajib Hamdani

Catatan: Bagian ketiga,”Pemaksaan Pelacuran Profesionalisme dan Keilmuan”, akan diterbitkan secepatnya.

 

sumber yang kadang menghilang

Posted Maret 12, 2013 by 4n1ef in News

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s