Antara Desain dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern   Leave a comment

Pengendalian intern secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan tata administrasi kegiatan yang dianggap ideal dalam suatu entitas atau kantor. Diharapkan, dengan adanya pengendalian yang baik, tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tumpang tindih otorisasi sebuah kegiatan.

Ada beberapa hal yang menjadi focus perhatian dalam sistem pengendalian intern ini, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan/monitoring.

Bila dalam Pemerintah Daerah mendasarkan desain SPI nya pada Permendagri No.13 tahun 2006 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk asset Permendagri No.17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah, maka aturan yang ada dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat ada dalam Perdirjen No.66 tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN, PP No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D serta PMK No.59 tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Karena kami belum banyak tahu tentang penerapan SPI yang ada di daerah, maka yang akan dibahas di sini adalah kondisi SPI di lingkup Pemerintah Negara/Pusat di entitas akuntansi (bukan entitas pelaporan) se-lingkup satuan kerja (di daerah-SKPD). Juga, difokuskan pembahasan pada level keuangan, karena kami di BP* banyak bersangkut paut dalam hal pengelolaan keuangan Negara.

Dalam tataran ideal, pengelolaan keuangan sebaiknya dipisahkan antara perencanaan (penganggaran), pelaksanaan (penatausahaan) serta pelaporan dan pencatatan (akuntansi), sebelum dilakukannya pemeriksaan (audit). Namun implementasinya, hal ini kurang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan di lingkup satker, karena jumlah uang yang ditangani tidak besar, serta keterbatasan ruang dan jumlah pegawai.

Selanjutnya adalah aturan penting dalam Perdirjen 66 tahun 2005 bab III tentang Prosedur Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Dahulunya, sebelum adanya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SPP ini adalah dokumen yang diserahkan satker ke KPPN guna penerbitan SPM. Tugas KPPN saat itu masih melaksanakan admistratif beheer, untuk menguji bukti pertanggungjawaban dari satker guna penerbitan SPM. Namun saat ini, tugas KPPN hanyalah sebagai comptabel beheer, sebagai petugas untuk pengujian SPM serta pembebanan ke kas Negara dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerbitan SPP dan pengujiannya dilakukan intern oleh satker dan bila sudah sesuai dilakukan penerbitan SPM. Di sinilah letak pengujian pengendalian internal satuan kerja dapat dinilai. Apakah SPM benar-benar diterbitkan oleh Penguji SPP? Apakah bukti pertanggungjawaban telah benar2 dicek dan diuji?

Kebanyakan satker, lemah dalam implementasi pengendalian intern penerbitan SPM ini. Bukti pertanggungjawaban tidak secara riil diuji sehingga diperlukan adanya pemeriksaan atas hal tersebut. Ditambah lagi, jenjang penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen berbeda sehingga masih ada aturan atasan-bawahan yang masih menjadi hambatan. Hambatan tersebut tidak dapat dihindari karena lingkup satker memang seperti itu.

Solusi yang dapat ditawarkan bila kedua desain sistem ini tidak dapat berjalan adalah menempatkan pegawai yang professional dan amanah di bagian tersebut, sehingga dapat mengurangi tingkat resiko implementasi kelemahan pengendalian intern. Apakah hanya itu? Kita tunggu pereview –bukan pemeriksa- yang akan datang, dan rekomendasi apa yang dihasilkan. Just wait for a moment.

Posted Januari 15, 2010 by 4n1ef in Keuangan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s