Depresiasi fixed aset,,   Leave a comment

Semakin hari, semakin banyak dan terang, peraturan-peraturan tentang akuntansi sector public yang mengarah pada akuntansi sector privat. Hal ini dilakukan demi percepatan penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintah dari yang semula basis kas. Salah satu peraturan tersebut adalah penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan. Buletin ini ditetapkan bulan Desember 2007 sehingga diharapkan pemerintah pusat dan daerah sudah dapat melaksanakannya pada tahun anggaran 2008.
Buletin teknis (bultek) ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari pernyataan dalam PSAP 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap dari pasal 53 sampai dengan pasal 57 tentang Penyusutan. Penyusutan didefinisikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (PSAP 07 pasal 5 paragraf 27). Penyusutan ini bukan merupakan pengalokasian biaya yang diperhitungkan (dibebankan) dalam harga pokok produksi atau biaya operasional akibat pengunaan aktiva di dalam proses produksi dan operasional perusahaan secara umum sebagaimana dalam akuntansi komersil, namun lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Dalam bultek ini disebutkan tiga prasyarat untuk melakukan penyusutan yaitu
1. Identifikasi aset yang kapasitasnya menurun
Yakni semua aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang justru makin waktu makin bertambah nilainya.
2. Nilai yang dapat disusutkan
Yaitu nilai perolehan aset, biasanya nilai historis, dan tidak adanya nilai residu. Nilai residu ditiadakan karena memang aset tersebut tidak diniatkan untuk dijual saat habis masanya dan tidak diakuinya prinsip penandingan biaya (matcing cost and benefit) dalam akuntansi pemerintahan. Untuk nilai aset tetap yang nilainya kecil, dapat dilakukan penyusutan secara berkelompok, misalnya yang bernilai dibawah satu juta.
3. Masa manfaat atau kapasitas aset tetap
Penetapan masa manfaat suatu aset, kapan mulai diperolehnya aset tersebut karena tidak semua aset diperoleh dalam waktu yang bersamaan serta pemilihan metode penyusutan.
Penyusutan ini juga harus dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan, paling tidak terdiri dari nilai penyusutan, metode penyusutan, tariff penyusutan dan saldo awal dan akhir nilai aset yang bersangkutan.
Bila habis nilainya, aset tetap dapat dimanfaatkan atau dihapus bukukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah, yaitu PP 06 tahun 2006 atau Permendagri 17 tahun 2007. Kerumitan akan penyusutan akan kita temui saat pertama kali melakukan penyusutan, bila perolehan ada di tengah tahun, serta bila ada perubahan estimasi umur manfaat. Setiap daerah bisa berbeda-beda tergantung dari kebijakan yang digunakan.

Bila melihat realita yang ada di lapangan, terutama pada penerapan system akrualisasi ini di pemerintah daerah akan kita jumpai situasi yang sangat berbeda. Boro-boro melakukan penyusutan, masih banyak pemda yang belum lengkap dalam melakukan penilaian aset, baik dari segi kelengkapan dokumen maupun yang memang harus dinilai kembali guna menentukan nilai awal aset yang disusutkan.
Bagi pemda yang telah menyajikan nilai aset dengan benar dan lengkap, penyusutan juga masih menjadi kendala karena belum ada petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri yang selama ini masih menjadi acuan Pemda.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Jan Hoesada, seorang anggota KSAP yang berjudul “dua puluh lima alasan penyusutan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan”, masih ada yang saya sendiri belum jelas, yaitu selalu yang menjadi acuan peraturan adalah IPSAS yang merupakan aturan milik pemerintah Amerika, yang dulu sewaktu kuliah memang sangat berbeda antara Fund Accounting di Amerika (multiple fund) dengan akuntansi pemerintah (single fund).

Salah satu nilai tambah dari adanya penyusutan ini adalah dalam penyusunan laporan kinerja operasional instansi pemerintah. Pengukuran solvabilitas menjadi lebih obyektif, pertanggungjawaban penggunaan penuh kapasitas tersedia, serta mendorong pemaksimalan penggunaan aset tetap. Penyusutan juga memberi keselamatan bagi public, misalnya jembatan penyeberangan yang dibangun sejak lama dan tidak pernah diperbaiki tentu nilai asetnya sudah kecil dan perlu dilakukan renovasi ulang. Akuntansi yang akan datang melibatkan job order costing untuk setiap kegiatan pemerintah terutama yang menyangkut aset tetap.

Pemerintah yang selama ini berfokus pada pertanggungjawaban anggaran harus mulai bertanggungjawab atas penggunaan dan penatausahaan aset tetap, mulai dari perolehan, pencataan, pemeliharaan, pengamanan sampai pelaporan.

Posted Mei 6, 2009 by 4n1ef in Pemeriksaan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s